Pemira PSI: Demokrasi Gaya-Gayaan atau Karpet Merah Politik?

Maruki.id— Beberapa waktu lalu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menjadi sorotan setelah menggelar Kongres dan melakukan Pemilihan Raya (Pemira) lewat e-voting untuk memilih ketua umum. Di atas kertas, ini tampak seperti langkah progresif, mengedepankan partisipasi digital, transparansi, dan regenerasi politik. Tapi kalau kita jujur, sulit rasanya tidak mengernyitkan dahi melihat hasil akhirnya: Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, terpilih menjadi ketua umum PSI. Hasil yang terasa lebih seperti pengesahan daripada kejutan.

Sebagai bagian dari masyarakat yang mengikuti berita perkembangan politik tanah air, saya merasa ini hanya “gaya-gayaan” belaka. Demokrasi partisipatif yang diperlihatkan PSI lewat pemira ini cenderung simbolik, bukan substansial. Kita bisa bertanya: Apakah benar pemilihannya terbuka dan kompetitif? Atau ini hanya seremoni elektoral yang dirancang untuk memberi legitimasi pada keputusan yang sudah ditentukan sejak awal?

Yang menarik justru bukan hanya soal siapa yang menang, tapi siapa yang maju. Salah satu calon yang mencuri perhatian adalah Agus Mulyono Herlambang, mantan ketua umum PB PMII. Masuknya Agus ke dalam bursa calon ketua umum PSI mengirimkan sinyal politik yang kuat, terutama kepada kalangan aktivis mahasiswa. Ini seperti pesan tidak langsung bahwa PSI siap menjadi karpet merah bagi alumni gerakan mahasiswa yang ingin meniti karier politik tanpa harus melewati mekanisme kaderisasi yang panjang seperti di partai-partai lama.

Fenomena ini bukan terjadi di PSI saja. Baru-baru ini, puluhan aktivis Cipayung Plus, gabungan organisasi mahasiswa seperti PMII, HMI, GMNI, GMKI, hingga KAMMI secara terbuka mendeklarasikan diri bergabung ke Partai Golkar. Ini menandakan bahwa partai-partai politik mulai agresif merangkul aktivis-aktivis muda demi menambah oksigen segar di tubuh organisasi mereka yang mulai menua.

Namun pertanyaannya, apakah ini benar bentuk regenerasi politik atau hanya strategi branding?. Di satu sisi, memberi ruang kepada anak muda dan mantan aktivis adalah langkah yang baik. Tapi jika ruang itu hanya tersedia untuk mereka yang punya “nama besar” atau kedekatan dengan kekuasaan, maka ini tak lebih dari elite co-optation, penghijauan wajah partai dengan figur muda, tapi tetap berakar pada skema politik lama.

Sebagai perbandingan, kita bisa melihat bagaimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjalankan proses pergantian kepemimpinan mereka. Tidak ada pemira yang ramai-ramai disiarkan, tidak ada e-voting terbuka, tidak pula bursa calon yang penuh selebritas politik. Tapi justru dari proses yang senyap dan jauh dari keramaian itulah, tercermin konsolidasi internal yang matang dan sistem kaderisasi yang panjang. Tidak ada kejutan besar karena semua pihak sudah tahu arah regenerasinya. Mungkin tidak spektakuler, tapi lebih solid dan terukur.

Kaesang mungkin anak muda, tapi kehadirannya di PSI bukan sekadar karena prestasi politik. Ia belum punya rekam jejak panjang di organisasi atau pemikiran yang menonjol secara politik. Maka sulit untuk tidak melihat keterpilihannya sebagai bagian dari proyek dinasti politik, bukan proses demokrasi sejati.

Saya tidak sedang menafikan pentingnya inovasi politik. Saya juga bukan anti anak muda masuk politik. Tapi jika demokrasi hanya jadi panggung pertunjukan, maka publik hanya akan jadi penonton pasif dari skenario yang sudah ditulis sebelumnya. Dan di tengah krisis kepercayaan publik terhadap partai, PSI sebenarnya punya peluang untuk jadi berbeda. Sayangnya, sejauh ini mereka justru semakin mirip dengan partai-partai lama yang dulu mereka kritik habis-habisan.

Semoga ini bukan pertanda bahwa politik muda di Indonesia hanya soal usia, bukan soal cara berpikir.

Palopo, 22 Juli 2025
Andi Has

Ayo dukung maruki.id agar tetap online.
Berikan saweran terbaikmu!